Bonus, termasuk halnya bonus akhir tahun, dapat diberikan oleh pengusaha ke pekerja/buruh atas keuntungan perusahaan. Penetapan perolehan bonus akhir tahun dan perhitungan bonus akhir tahun untuk pekerja/buruh diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan (“PP”), atau perjanjian kerja bersama (“PKB”). Apabila perusahaan sebelumnya memang tidak menjanjikan secara tertulis gaji bonus akhir tahun, waktu pembayaran bonus akhir […]
Berapa Iuran Yang Harus dibayarkan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan? Iuran untuk pekerja formal atau penerima upah Jaminan Kecelakaan Kerja; 0,24% sampai dengan 1,74% dari upah dan ditanggung oleh perusahaan. Jaminan Kematian; 0,3% dari upah ditanggung oleh perusahaan. Jaminan Hari Tua; 5,7% dr upah, 3,7% ditanggung perusahaan dan 2% ditanggung oleh pekerja. Jaminan Pensiun; 3% dari […]
Pemerintah telah mengatur kembali pemotongan PPh 21 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan WP Orang Pribadi. Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh Skema tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh […]
Kriteria Pengajuan Klaim Peserta mencapai usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun Peserta mengundurkan diri Peserta mengalami pemutusan hubungan kerja Kepesertaan 10 tahun (pengambilan sebagian 10%) Kepesertaan 10 tahun (pengambilan sebagian 30%) Peserta mencapai Usia Pensiun karena PKB (Perjanjian Kerja Bersama) Perusahaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Mitra Konsultindo Group Konsultan Pajak | Jasa […]
Peserta BPJAMSOSTEK dibagi menjadi beberapa segmentasi pekerja berdasarkan jenis pekerjaan, sektor pekerjaan, dan sebagainya. Silahkan Bapak/Ibu pilih menu informasi di bawah ini: Daftar Penerima Upah Pemberi Kerja (Perusahaan/Badan/Sejenisnya) dapat melakukan pendaftaran melalui offline atau online yang telah disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dokumen pendukung: Fotokopi E-KTP, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi NPWP, Surat ijin usaha dan/atau bukti […]
Besaran iuran BPJS Kesehatan perusahaan sebesar 5%, berdasarkan tarif Pekerja Penerima Upah yang bekerja di badan swasta. Namun, 5% tidak semuanya dibebankan kepada karyawan. Karyawan penerima upah hanya perlu membayar iuran sebesar 1% saja, sedangkan sisa 4% dibayarkan oleh perusahaan. Berdasarkan update terbaru dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas […]
Penggajian karyawan biasanya terdiri dari gaji pokok, uang makan, transport, uang upah lembur dan tunjangan lainnya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi nominal gaji setiap karyawan, maka dalam perhitungan payroll dibutuhkan perencanaan yang matang Berikut tiga tahap dalam payroll, yaitu: a. Pre-Payroll, adalah tahap menentukan kebijakan penggajian dalam suatu perusahaan. Kebijakan ini biasanya berkaitan dengan cuti, tunjangan, […]
Payroll adalah skema penggajian dari perusahaan kepada karyawan untuk jangka waktu tertentu yang tanggal pencairannya sudah ditentukan. Komponen Payroll terdiri dari perhitungan nominal gaji, lembur, bonus, asuransi, hingga potongan pajak. Sementara Take home pay atau THP adalah keseluruhan pendapatan yang diterima atau dibawa pulang oleh masing-masing karyawan setelah adanya proses perhitungan payroll. Tunjangan dan potongan, […]
Insentif Individu Diberikan pada karyawan sebagai penghargaan dari perusahaan atas kinerja serta produktivitas yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Kelebihan dari insentif individu adalah karyawan yang mendapatkan insentif akan merasa termotivasi hingga bekerja dengan lebih baik. Insentif Tim Diberikan oleh perusahaan pada tim yang mencapai target yang telah ditentukan. kelemahan dari insentif tim ialah membuat tim […]
Merupakan langkah awal dalam menentukan kebijakan penggajian di suatu perusahaan. Kebijakan ini biasanya berkaitan dengan cuti dan tunjangan, lembur, dan kehadiran. Perusahaan-perusahaan di Indonesia juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan payroll, seperti kebijakan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Perhitungan PPh 21. Kebijakan ini yang nantinya akan disetujui oleh manajemen, dan sekaligus menjadi […]